Kota Jakarta Paling Tidak Efisien di Asia

Salah satu pakar dunia bidang pembangunan infrastruktur dari Harvard Kennedy School of Government, Jose Gomez-Ibanez menyebut Kota Jakarta sebagai salah satu ibukota negara yang paling tidak efisien di Asia, khususnya ditinjau dari aspek pembangunan infrastruktur dan transportasinya.

"Namun, Jakarta masih berpeluang dan sangat potensial untuk berkembang karena masih memiliki karakteristik kota yang nyaman," kata Direktur Korporasi PT Nusantara Infastructure Tbk, Bernardus Djonoputro, kepada pers di Jakarta, usai Kuliah Umum oleh Jose A. Gomez-Ibanez "Percepatan Pembangunan Infrastruktur pada Kota Tidak Efisien : Sebuah Kasus Jakarta" di Jakarta, Rabu.

Bernardus yang juga Sekjen Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia ini, mengatakan, hal itulah yang disampaikan Jose saat menyampaikan sesi kuliah umum dan dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri atas para pihak, khususnya para ahli transportasi dan penggiat infrastruktur di Jakarta.

Menurut Ibanez sebagaimana disampaikan Bernardus, kota Jakarta paling tidak mengalami problem pemanfaatan lahan dan kapasitas transportasi massal yang tidak optimal dan mendominasinya kendaraan pribadi di jalanan Jakarta, khususnya sepeda motor.

Oleh karena itu, Ibanez, kata Bernardus menyarankan, setidaknya beberapa hal yang perlu dilakukan Jakarta agar segera menjadi kota idaman bagi warga dan pendatang, khususnya investor.

Pertama, perlunya meningkatkan pemanfaatan (utilisasi) yang optimal terhadap lahan yang ada, peningkatan kapasitas transportasi massal seperti Busway dan Kereta Komuter Jakarta.

Kedua, perlunya segera diterapkan ketentuan jalan berbayar (road pricing) dan Ketiga, perlunya privatisasi yang memungkinkan swasta masuk dan terlibat pembangunan infrastruktur.

Jadi, tegasnya, kebutuhan transportasi massal yang memadai di Jakarta adalah sebuah keharusan dan meningkatkan kapasitas yang ada, termasuk penyeimbangan antara kapasitas yang ada dengan kegiatan bangun baru fasilitas infrastruktur dan transportasi baru. Kepemimpinan tegas

Untuk mencapai sasaran perbaikan jangka pendek, menengah dan panjang bagi terciptanya Jakarta yang nyaman dari segi infrastruktur dan transportasi, kata Sekjen IAP Bernardus, diperlukan kepemimpinan yang kuat dan tegas dari pemerintah yang ada.

"Kesulitan lahan dalam pembangunan infrastruktur akan segera berakhir, jika pemerintah bersama DPR mampu menuntaskan UU tentang Pembebasan Lahan segera disetujui dan diundangkan pemerintah," katanya.

Selain itu, lanjutnya, diperlukan ketegasan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam memetakan peruntukan lahan untuk infrastruktur sesuai Tata Ruang yang disepakati oleh para pihak di sebuah daerah.

"Anehnya sampai sekarang untuk Jakarta sendiri, persoalan Tata Ruang dan Wilayahnya belum diperdakan," katanya.

Artinya, sampai sekarang, zonasi dan pembangunan infastruktur di Jakarta, juga belum jelas dasar hukumnya. "Jika situasinya seperti ini, tata ruang Jakarta belum jelas, belum pasti dan belum memiliki kekuatan hukum," katanya.

Bernardus menambahkan, persoalan yang sama juga hampir dihadapi oleh kota-kota besar dan berkembang di seluruh Indonesia karena sampai saat ini dari seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia, kurang dari 10 persen yang sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang sesuai dengan UU No 26/2007 tentang Tata Ruang.

"Sesuai UU itu, mestinya persoalan Tata Ruang kabupaten/kota di Indonesia tuntas pada 2010," katanya.

PT Nusantara Infrastructure Tbk adalah salah satu pemain utama di bidang pembangunan infrastruktur di Indonesia dan hingga saat ini tercatat mengoperasikan empat ruas jalan tol melalui sejumlah anak usaha. Ke depan, perseroan ini akan bertekad menjadi salahsatu pengembang infrastruktur terkemuka di Indonesia.

Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode META